Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Hal Seputar Hasil Penyelidikan Mueller

image-gnews
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. REUTERS/Carlos Barria, Foto/nymag.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. REUTERS/Carlos Barria, Foto/nymag.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil investigasi penasehat khusus negara dan penyidik, Robert Mueller, membuat politik Amerika Serikat memasuki babak baru. Kesimpulan hasil penyelidikan Mueller telah diserahkan ke Jaksa Agung William Barr pada hari Minggu kemarin, 24 Maret 2019.

Hasil penyelidikan Mueller menemukan tidak ada kolusi antara tim kampanye Presiden Donald Trump dengan pemerintah Rusia dalam pemilu presiden 2016. Berikut lima poin penyelidikan Mueller seperti dikutip dari Reuters, Senin, 25 Maret 2019.

Baca: Investigasi Mueller Tidak Temukan Bukti Kolusi Trump dan Rusia

1. Mueller melakukan penyelidikan selama 22 bulan dan tidak menemukan adanya konspirasi atau koordinasi antara tim kampanye Trump dan Rusia untuk mengintervensi pemilu presiden Amerika Serikat.

2. Hasil penyelidikan Mueller meninggalkan kecurigaan apakah Trump menghalang-halangi proses penegakan hukum ini. Namun Jaksa Agung Barr meyakinkan tidak cukup bukti untuk menuding Trump telah melakukan penyerangan pada peradilan.

Baca: Robert Mueller Serahkan Hasil Investigasi Kolusi Trump - Rusia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Hasil penyelidikan Mueller disampaikan saat kampanye pemilu presiden Amerika Serikat 2020 memasuki tahap persiapan sehingga kesimpulan Mueller ini menjadi perdebatan politik di Washington. Partai Republik mengatakan Trump sudah benar-benar bersih dari tuduhan, namun Partai Demokrat menantang untuk melakukan investigasi sendiri dan meminta laporan penuh hasil investigasi Mueller.

4. Mueller mengakhiri investigasinya pada Jumat, 22 Maret 2019 setelah sebelumnya mengajukan tuntutan terhadap 34 orang, diantaranya badan milik pemerintah Rusia dan mantan sekutu Trump seperti ketua kampanye Trump Paul Manafort, penasehat keamanan dalam negeri Mike Flynn dan pengacara pribadi Trump Michael Cohen. Namun tak ada satupun tuduhan itu mengarah secara langsung apakah kampanye Trump sudah berkolusi dengan Moskow untuk mempengaruhi hasil pemilu.

5. Hasil investigasi Mueller ini tak serta merta membebaskan Trump dari tuduhan yang diarahkan padanya. Kejaksaan di Manhattan, Amerika Serikat dan sejumlah jaksa penuntut hendak mengejar kasus-kasus yang mencakup kemungkinan pelanggaran dana kampanye.

Sejumlah jaksa penuntut menuding Trump telah meminta Cohen untuk diam-diam menyogok Stormy Daniels, perempuan yang pernah berhubungan seks denganya. Trump menyangkal tuduhan ini.

Daniels yang memiliki nama asli Stephanie Clifford adalah mantan bintang porno. Trump juga dituduh pernah melakukan hubungan dengan Karen McDougal, mantan model Playboy. Terlepas dari hasil penyelidikan Mueller, jaksa penuntut pun sedang mengevaluasi dugaan donasi ilegal pada komite inagurasi Trump.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Donald Trump. REUTERS
Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

9 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.